Kominfo Perbarui Sistem Peringatan Dini Kebencanaan, Siap Minimalkan Risiko Bencana. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja meluncurkan pembaruan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK).
Pembaruan ini mencakup dua komponen utama: Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS), yang dirancang untuk memperkuat penyampaian informasi terkait kebencanaan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa EWS dan DPIS akan sangat membantu para pemangku kepentingan dalam usaha mengurangi risiko bencana di Indonesia. “Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan,” ungkap Budi Arie di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/10/2024).
Dengan kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana, kesiapsiagaan menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Menteri Budi Arie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung inisiatif ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua.
SNPDK bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan dari berbagai kementerian, lembaga, dan daerah. Ini termasuk informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG).
Sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama. Pertama, pengiriman SMS Blast kepada masyarakat yang terdampak secara real-time tanpa biaya. Kedua, integrasi dengan sistem dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta penyedia informasi bagi masyarakat terdampak. “Kami terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk memperkuat serta memperluas jangkauan penyebaran informasi bencana,” jelas Budi.
Dalam rangka memastikan informasi kebencanaan dan peringatan bahaya dapat disiarkan lewat TV Digital, Budi Arie mendorong masyarakat untuk melakukan dua hal: pertama, menggunakan perangkat TV Digital atau STB yang telah tersertifikasi oleh Kominfo. Kedua, memastikan kode pos yang tepat dimasukkan pada perangkat TV digital untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan lokasi.
Selain itu, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Jepang untuk mengembangkan layanan informasi bencana real-time bagi petugas di lapangan. Sistem yang didukung oleh hibah Japan International Cooperation Agency (JICA) ini dikenal dengan nama Disaster Prevention Information System (DPIS). Fungsi DPIS adalah untuk memberikan informasi kepada petugas di kementerian, lembaga, serta lembaga penyiaran.
“DPIS terintegrasi dengan petugas, Call Center 112, serta TVRI dan RRI. Kami juga siap untuk mengintegrasikannya lebih jauh dengan petugas dan relawan kebencanaan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tutup Budi Arie.
Dengan sistem yang terintegrasi ini, harapannya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, sehingga dapat bersiap menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang mungkin terjadi.
