Penyaluran Bansos dengan Sistem Digital Akan Dilakukan Tahun 2026 — Mengikuti perkembangan teknologi digital, pemerintah berencana menggunakan sistem digital juga untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sistem digital untuk bansos ini ditargetkan akan diluncurkan di tahun depan.
Untuk saat ini, penyaluran bansos dengan sistem digital baru diterapkan selama dua bulan di Banyuwangi. Namun Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menargetkan peluncuran bansos digital secara nasional akan dilakukan pada Februari atau April 2026 mendatang.
Sistem digital ini akan membuat para penerima bansos melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan melakukan pemindaian wajah serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini dapat menutup celah manipulsi penerima bansos. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan, sistem digital untuk penyaluran bansos ini dinilai memuaskan.
“Dari apa yang kita lihat kemarin, kita sangat puas hasilnya, karena saya pergi ke sana, bisa face recognition, kita langsung lihat asal masuk NIK-nya, kita langsung bisa lihat semua. Dan dari ibu-ibu yang kita kumpulkan lebih berapa ratus orang, itu semua sangat puas dengan itu, ” ucap Luhut pada acara konferensi pers di kantornya, di Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2025.
Luhut mengatakan bahwa adanya sistem digital ini akan menghapus penyalahgunaan data bansos oleh aparat desa yang sebelumnya banyak terjadi. Artinya, bansos akan disalurkan tepat sasaran.
“Jadi tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, ‘kamu masuk ya, saya masukin’, padahal tidak memenuhi syarat, ‘tapi kamu pilih saya’. Itu tidak akan terjadi, karena semua mendaftar secara sukarela, dan nanti didorong oleh data NIK yang sudah ada,” sambungnya.
Progres terkait bansos digital ini telah dilaporkan pada Presiden Prabowo Subianto dan jika uji coba yang telah dilakukan berhasil atau mendapat hasil yang memuaskan, maka bansos digital ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia pada tahun depan.
