Seperti yang kita ketahui bahwa demonstrasi di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu dipicu oleh beberapa hal di antaranya yaitu adanya isu kenaikan tunjangan DPR, aksi represif aparat, hingga kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob.
Saat ini, postingan dengan tajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” sedang ramai di media sosial. Pengguna internet bersama-sama meramaikan postingan yang berisi sederet tuntutan kepada pemerintah dan DPR sebagai bentuk kontribusi mereka dalam menyuarakan apa yang rakyat inginkan.
Tuntutan ini pertama kali viral di tanggal 30 Agustus 2025. Disebutkan bahwa postingan ini berisi rangkuman dari sejumlah aspirasi rakyat dari organisasi masyarakat sipil, petisi online, hingga suara warganet. Sejumlah publik figur pun ikut menyuarakan tuntutan tersebut dengan membagikan postingan di media sosial seperti Instagram hingga X (twitter).
Dinamakan dengan 17+8 untuk menyimbolkan sebuah perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 di sini berisi tuntutan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dengan tenggat waktu 5 September 2025 yang berarti harus dilakukan dalam seminggu. Sedangkan angka 8 mewakili tuntutan rakyat yang harus dilakukan pemerintah dalam 1 tahun yaitu hingga 31 Agustus 2026.
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral dan Membuat Ramai Linimasa
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu — Hingga 5 September 2025
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, mauoun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalan fasilitas baru (termasuk pensiun)
4. Publiksikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyrakat sipil
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM
Tugas Tentara Nasiaonal Indonesia (TNI)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun — Hingga 31 Agustus 2026
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Langkah ini sudah melibatkan berbagai kalangan masyarakat sehingga begitu banyak yang optimis akan membuahkan hasil yang diperjuangkan.
Menanggapi hal ini, pada 31 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa melarang anggota DPR bepergian ke luar negeri, mencabut sebagian tunjangan DPR, dan juga meminta proses hukum yang transparan bagi aparat yang melanggar.
