BERITA TEKNOLOGI

Begini Cara Kerja Payment ID yang akan Memantau Transaksi Keuangan Masyarakat

×

Begini Cara Kerja Payment ID yang akan Memantau Transaksi Keuangan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Bank Indonesia (BI) akan menerapkan sistem pembayaran nasional terbaru. Bersama pemerintah, BI menyiapkan peneraan Payment ID sebagai identitas tunggal yang dirancang khusus untuk memantau profil keuangan masyarakat, termasuk transaksi keluar masuk, hingga cicilan kartu kredit.

Tentu saja rencana ini mendapat berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Indonesia baru dihebohkan dengan adanya rekening dormant dan pemblokiran e-wallet, dan kini dikabarkan transaksi keuangan akan dipantau membuat keadaan semakin panas. Kekhawatiran terkait pelanggaran privasi pun muncul.

Uji coba Payment ID ini akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Semua data masyarakat akan terhubung dengan satu Nomor Induk Penduduk (NIK).

Payment ID memiliki tiga peran utama secara teknis, yaitu:

1. Kunci Identifikasi: Memastikan profil keuangan setiap individu terekam dengan jelas.

2. Kunci Autentikasi: Mengamankan proses transaksi dengan verifikasi yang lebih kuat.

3. Kunci Agregasi: Menghubungkan profil individu dengan data transaksi detail (granular) secara real-time.

Tujuan Payment ID Dibentuk

Tujuan Payment ID dibentuk adalah untuk melakukan pengawasan transaksi keuangan masyarakat agara bantuan sosial (bansos) menyasar pada orang yang tepat. Hal ini karena sudah ditemukan banyak penerima bansos menggunakan dana bantuan yang diterima untuk membeli hal-hal di luar kebutuhan pokok seperti top up game atau membeli barang mewah.

Selain itu, sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk melacak transaksi yang berpotensi melakukan pencucian uang (TPPU) atau pendanaan terorisme.

Dengan adanya sistem Payment ID ini, BI dapat memantau aliran dana yang keluar masuk melalui rekening masyarakat, sehingga bisa mencegah transaksi yang tidak sesuai atau ilegal.

Begini Cara Kerja Payment ID yang akan Memantau Transaksi Keuangan Masyarakat

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Darmawan mengatakan bahwa Payment ID akan beroperasi melalui platform pertukaran data yang dirancang khusus dengan protokol keamanan yang tinggi yaitu Infrastructure Exchange Application (IA). Adapun terdapat dua model pertukaran data, sebagai berikut:

1. Pull Data: BI atau lembaga terkait dapat menarik data dari perbankan atau penyedia e-wallet sesuai kebutuhan.

2. Push Data: Penyedia layanan mengirimkan data transaksi ke BI secara otomatis sesuai permintaan otorisasi.

Dudi memberikan penegasan bahwa sistem Payment ID yang akan memantau transaksi keuangan ini tidak akan dapat diakses oleh lembaga yang tidak terkait. BI juga hanya akan memantau transaksi untuk kebutuhan resmi, tidak akan mengakses data-data nasabah. Pelaksanaan sistem ini juga akan dilakukan dengan persetujuan dan mekanisme access control yang ketat. Ini menjadi tanda bahwa keamanan dan privasi nasabah akan tetap terjaga.

Jenis Transaksi yang Akan Dipantau Melalui Payment ID

1. Transaksi Ritel: Pembelian barang dan jasa di toko fisik maupun daring.

2. E-Wallet: Semua aktivitas top-up, transfer saldo, dan pembayaran tagihan.

3. Rekening Bank: Transfer antar bank, penarikan, dan setoran.

4. Kartu Kredit: Pembelian, cicilan, dan tarik tunai kartu kredit.

5. Pinjaman Online: Pencairan dana, pembayaran cicilan, dan keterlambatan bayar.

6. Pembayaran Tagihan: Listrik, air, internet, telepon, asuransi, dan cicilan kendaraan.

7. Investasi dan Aset Digital: Saham, reksa dana, obligasi, hingga kripto.

8. Transaksi Internasional: Pengiriman dan penerimaan dana lintas negara (remittance).

Manfaat Payment ID

1. Meningkatkan akurasi penyaluran bansos.

2. Memperkuat pencegahan dan penindakan kejahatan finansial.

3. Mempermudah proses verifikasi identitas dalam transaksi besar.

4. Menjadi basis data nasional untuk analisis ekonomi.

Potensi Dampak Negatif Payment ID

1. Kekhawatiran pelanggaran privasi warga.

2. Risiko kebocoran data jika keamanan sistem gagal.

3. Potensi penyalahgunaan data oleh pihak tak bertanggung jawab.

Keberhasilan sistem ini tergantung pada kepercayaan masyarakat dan kemampan pemerintah untuk menjamin keamanan masyarakat. Jika berhasil, maka ini akan menjadi inovasi sistem yang paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Dengan uji coba yang dilakukan BI pada sebagian kelompok, hasilnya nanti akan menjadi bukti bahwa alat ini memang benar-benar bekerja sesuai fungsinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *