Minggu, 17 Agustus 2025, tepatnya pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI ke-80). BANK Indonesia (BI) akan melakukan uji coba sistem Payment ID. Uji coba ini akan dilakukan untuk proses penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Dukungan yang kami berikan use case-nya atau hal yang terkait uji coba adalah bansos non-tunai. Itu masih diuji coba. Bansos non-tunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September,” ujar Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Dicky juga mengatakan bahwa Payment ID tidak akan dirilis pada Agustus 2025 karena memang masih dalam tahap piloting.
Adapun jenis transaksi yang dipantau Bank Indonesia (BI) melalui Payment ID dan juga cara kerja, dan fungsinya bisa disimak di bawah ini.
Jenis Transaksi yang Dipantau BI Melalui Payment ID
Perlu diketahui bahwa Payment ID merupakan sistem pembayaran berbasis digital menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang mengintegrasikan seluruh riwayat transaksi keuangan individu. Sistem ini memungkinkan perekaman dan penggabungan data dari berbagai sumber keuangan, seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (e-wallet), hingga pinjaman daring (pinjol).
Sistem Payment ID ini merupakan bagian dari cetak biru (Blueprint) Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030.
Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI mengatakan bahwa Payment ID adalah langkah strategis yang dijalankan pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan inklusif. Dengan adanya Payment ID, maka sistem pembayaran akan lebih transparan dan lebih bertanggung jawab lagi untuk kedepannya.
Dudi menambahkan bahwa jenis transaksi yang dipantau Bank Indonesia (BI) melalui Payment ID secara menyeluruh adalah pendapatan, pengeluaran, hingga investasi dan beban utang yang dijalankan.
Cara Kerja Payment ID
Pengajuan kredit merupakan salah satu implementasi yang dapat memanfaatkan Payment ID ini. Untuk memprosesnya, perbankan hanya perlu meminta persetujuan ke nasabah. Apabila nasabah menyetujui hal tersebut, maka bank akan mengalihkan ke BI-Payment Info yang membuka akses ke profil keuangan nasabah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin privasi dan keamanan data nasabah.
Payment ID ini sedang diuji coba untuk memverifikasi apakah seseorang berhak mendapatkn bantuan sosial atau tidak. Sebanyak satu dari sepuluh orang yang diuji cobakan diketahui memiliki empat rekening bank. Ini akan menjadi pertimbangan kelayakan orang tersebut mendapat bantuan sosial (bansos).
Tentunya segala langkah ini hanya dapat diakses oleh lembaga terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pengelola Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) (dulunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)).
Dudi bahkan menegaskan kembali bahwa data yang diakses dan dilihat tidak akan dibocorkan atau dibagikan pada lembaga lain yang tidak berwenang. Maka dari sini, data nasabah akan tetap aman dan privasinya terjamin.
“Kami menghindari penyalahgunaan dari Payment ID dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki,” ucap Dudi.
Fungsi Payment ID
Dudi mengatakan bahwa Payment ID ini dapat digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan keuangan masyarakat Indonesia. Sistem ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan sistem konvensional seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).
“Sudah langsung ketahuan income statement, penerimaan, pengeluaran. Kalau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, misalnya 120 persen. Berarti apa? Saya sehat,” kata Dudi.
Berdasarkan BSPI 2030, Payment ID memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai kunci identifikasi untuk membangun data profil penyelenggara sistem pembayaran, kunci otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi, serta kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dan data transaksional yang granular.
Itulah informasi yang dapat diberikan mengenai jenis transaksi yang diantau oleh BI, cara kerja, serta fungsi dari Payment ID. Semoga informasi ini dapat membantu.
