DPR AS atau U.S. House of Representatives melarang stafnya menggunakan WhatsApp dalam perangkat pemerintahan yang digunakan. Alasan DPR AS melarang stafnya menggunakan WhatsApp adalah karena adanya anggapan bahwa WhatsApp memiliki resiko keamanan yang tinggi.
Diberitahukan oleh Chief Administrative Officer (CAO) DPR AS bahwa keamanan siber mengeluarkan informasi yang mengatakan bahwa keamanan WhatsApp dalam menyimpan data penggunanya masih lemah karena tidak adanya keamanan terenskripsi.
CAO, Catherine Szpindor mengatakan bahwa mereka akan selalu meninjau aplikasi yang disetujui DPR untuk kepentingan keamanan data staf DPR itu sendiri. Mereka mengatakan akan terus memperbarui aplikasi yang digunakan.
CAO DPR menghimbau para stafnya melalui email untuk tidak mengakses WhatsApp dari perangkat kerjanya, entah itu menggunakan aplikasi versi mobile, desktop atau pun dari situs web. Jika ada staf yang masih menginstal WhatsApp pada perangkat, maka mereka diminta untuk segera menghapusnya.
Kebijakan yang diberikan oleh CAO bertujuan untuk melindungi dan menghindari kebocoran data penting yang mungkin saja bisa disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab di luar sana.
Adanya kebijakan ini tentu membuat Meta yang menaungi WhatsApp angkat suara. Dalam postingan X/Twitter Direktur Komunikasi Meta, Andy Stone mebgatakan WhatsApp sudah memberikan keamanan yang tinggi.
Stone membuat postingan yang memberikan informasi mengenai chat WhatsApp yang sudah terenskripsi end-to-end, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengaksesnya selain pemilik obrolan itu sendiri. Bahkan, pihak WhatsApp pun tak dapat melihat isi chat yang ada. Stone juga berkata bahwa keamanan yang diberikan oleh WhatsApp ini lebih tinggi dibanding dengan keamanan pada beberapa aplikasi lain yang disetujui oleh CAO.
