Seperti yang sudah-sudah, kini pemerintah Indonesia kembali memberikan bantuan sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan disalurkan pada 18,3 juta KPM yang datanya telah tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Bantuan berupa kartu sembako dengan jumlah Rp400.000 akan disalurkan pada periode Juni-Juli 2025 yang sudah dapat diperiksa secara mandiri melalui situs resmi menggunakan perangkat yang dimiliki.
Cara pengecekan dan pencairan bansos Rp400 ribu dan beras 20Kg di bulan Juni 2025 ini cukup mudah, Anda hanya perlu mengakses situs resmi yang telah disediakan oleh Kementrian Sosial.
Cara Pengecekan Penerima Bansos
Jika Anda masih belum mengetahui apakah Anda menerima bantuan sosial ini atau tidak, Anda dapat mengeceknya terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Akses situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih domisili Anda pada kolom ‘Wilayah PM’.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Ketikkan kode captcha yang terlihat pada layar di kolom ‘Huruf kode’.
- Tekan menu ‘Cari Data’.
Jika Anda termasuk masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial ini, maka sistem akan menampilkan informasi lengkap Anda pada layar, seperti nama KPM, umur, jenis bansos, status keterangan, dan periode penyaluran bansos.
Cara Pencairan Dana Bansos
Masyarakat yang berhak mendapapkan bantuan sosial ini dapat mencairkan dana yang didapatkan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui Kantor Pos Indonesia atau melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Tidak sampai di situ, Sri Mulyani selaku Menteri keuangan (Menkeu) juga mengatakan bahwa tidak hanya bantuan finansial sejumlah Rp400.000 saja, kini KPM juga akan mendapatkan bantuan beras sebanya 20kg pada periode kali ini.
“10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujarnya.
Bantuan ini tentu termasuk dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk stimulus ekonomi yang total anggarannya mencapai Rp14,44 triliun. Proram ini juga bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama periode Juni-Juli 2025.
